Pemerintah luncurkan PP 41/2026 untuk dukung restrukturisasi BUMN dengan fasilitas pajak. Namun, ada batasan ketat untuk mencegah penghindaran pajak.
Sumber: cnbcindonesia.com

Pemerintah luncurkan PP 41/2026 untuk dukung restrukturisasi BUMN dengan fasilitas pajak. Namun, ada batasan ketat untuk mencegah penghindaran pajak.
Sumber: cnbcindonesia.com
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyebutkan daya beli masyarakat yang kuat mendongkrak penerimaan ...Sumber…
Baca selengkapnya
Keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 35 persen ini berlaku mulai 21 November hingga 31 Desember 2026 di wilayah DKI…
Baca selengkapnya
DJP mencatat penerimaan pajak ekonomi digital Rp60,1 triliun hingga akhir Oktober 2026, dengan PPN PMSE Rp46,36 triliun sebagai kontributor…
Baca selengkapnyaJadwalkan konsultasi dengan konsultan pajak kami dan dapatkan rencana kepatuhan yang jelas dan praktis.