Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk masa pembayaran November dan Desember 2026. Kebijakan ini terutama menyasar wajib pajak badan yang usahanya tumbuh signifikan sepanjang tahun berjalan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan langkah tersebut bukan “ijon pajak” atau penarikan pajak sebelum kewajibannya timbul, melainkan penyesuaian angsuran agar sejalan dengan kondisi usaha.
Poin penting
- Dasar hukumnya adalah Pasal 120 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.
- DJP berwenang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 apabila PPh yang diperkirakan terutang melebihi 125% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan angsuran.
- Angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran di muka yang nantinya dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh, sehingga dinamisasi dimaksudkan mengurangi penumpukan setoran saat pelunasan akhir tahun.
- Sebaliknya, wajib pajak yang usahanya menurun dapat mengajukan pengurangan angsuran sepanjang memenuhi persyaratan.
Sektor yang menjadi perhatian
Data penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan sejumlah sektor tumbuh tinggi: perdagangan Rp452,5 triliun (tumbuh 36,9%), industri pengolahan Rp443,2 triliun (24,5%), pertambangan Rp197,5 triliun (39,7%), pengangkutan dan pergudangan Rp76,5 triliun (14,6%), konstruksi dan real estat Rp69,3 triliun (19,2%), serta jasa perusahaan Rp56,1 triliun (16,5%). Meski demikian, DJP menyatakan pertumbuhan sektoral tidak otomatis berarti setiap perusahaan di sektor tersebut akan dinaikkan angsurannya; penyesuaian tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing wajib pajak.
Yang perlu diperhatikan wajib pajak
- Siapkan proyeksi laba fiskal tahun 2026 yang realistis dan terdokumentasi, berikut laporan keuangan interim terbaru.
- Bila menerima pemberitahuan atau undangan terkait dinamisasi, tanggapi dengan data pendukung yang objektif.
- Perusahaan yang labanya justru menurun dapat mempertimbangkan permohonan pengurangan angsuran sesuai ketentuan.
Butuh pendampingan menghitung proyeksi PPh terutang atau menanggapi dinamisasi angsuran? Hubungi Hanna Consulting.
Sumber: PajakOnline · DDTCNews (dasar hukum) · DDTCNews (data sektoral)

