+62-21-30629424 info@hcu.co.id Senin – Jumat, 08.30 – 17.30 WIB
Berita Perpajakan

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, PPN PMSE Terbesar

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, PPN PMSE Terbesar

DJP mencatat penerimaan pajak ekonomi digital Rp60,1 triliun hingga akhir Oktober 2026, dengan PPN PMSE Rp46,36 triliun sebagai kontributor terbesar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun secara kumulatif hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/11/2026). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) menjadi penyumbang terbesar.

Poin penting

  • PPN PMSE: Rp46,36 triliun dari 249 pelaku usaha yang telah memungut dan menyetor, dari total 280 pemungut yang ditunjuk. Tidak ada penunjukan baru maupun perubahan data sepanjang Januari–Oktober 2026.
  • Pajak SIPP (Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah): Rp6,02 triliun, terdiri atas PPh Pasal 22 Rp453,71 miliar dan PPN Rp5,57 triliun.
  • Pajak fintech (P2P lending): Rp5,5 triliun, meliputi PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 Rp728,28 miliar, dan PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.
  • Pajak kripto: Rp2,23 triliun, terdiri atas PPh Pasal 22 Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar.

Kinerja sepanjang 2026

Khusus periode Januari–Oktober 2026, penerimaan dari keempat sektor tersebut sekitar Rp14,07 triliun. PPN PMSE pada periode ini mencapai Rp10,69 triliun, sudah melampaui realisasi setahun penuh 2025 sebesar Rp10,32 triliun. Pajak SIPP tercatat Rp1,95 triliun, fintech Rp1,09 triliun, dan kripto Rp341,61 miliar. Bimo menyatakan DJP akan terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan seiring perkembangan ekonomi digital.

Dampak bagi wajib pajak dan pelaku usaha

  • Pelaku usaha yang membeli layanan digital luar negeri perlu memastikan PPN PMSE tercantum dalam bukti pungut yang sah agar pencatatan biaya dan perpajakannya tertib.
  • Investor kripto dan pengguna fintech lending sebaiknya mencocokkan bukti potong/pungut dengan pelaporan SPT Tahunan.
  • Rekanan pemerintah perlu memastikan pemungutan PPh 22 dan PPN melalui SIPP sesuai dokumen transaksi.

Butuh pendampingan memahami dampaknya bagi bisnis Anda? Hubungi Hanna Consulting untuk konsultasi.

Sumber: Kontan · Kontan (2) · Liputan6 · Liputan6 Crypto

Tim Hanna Consulting

Dirangkum oleh tim Hanna Consulting dari sumber resmi dan media nasional. Berita ini merupakan informasi umum, bukan nasihat untuk kasus tertentu.

Berita

Berita terkait

Semua berita
Mari bekerja sama

Fokus pada bisnis Anda. Percayakan pajak kepada kami.

Jadwalkan konsultasi dengan konsultan pajak kami dan dapatkan rencana kepatuhan yang jelas dan praktis.

Chat kami