Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, sementara pemerintah diwakili Menteri PANRB Rini Widyantini. Yang menarik bagi dunia usaha, tindak pidana perpajakan tidak lagi masuk cakupan undang-undang ini.
Poin penting
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa ruang lingkup awal RUU mencakup 13 jenis tindak pidana, tetapi berdasarkan masukan masyarakat difokuskan pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
- Selain korupsi, cakupannya meliputi narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan dengan teknologi informasi atau yang berdampak luas pada perekonomian.
- Undang-undang ini terdiri atas 74 pasal dan memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based) untuk tindak pidana dalam cakupannya, disertai pengawas independen, pembuktian berimbang, dan transparansi digital.
Bagaimana dengan tindak pidana pajak?
Dalam draf awal, tindak pidana perpajakan termasuk dalam 13 jenis tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset. Setelah ruang lingkup dipersempit, penegakan hukum pidana pajak tetap berpedoman pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahannya, yang sudah memiliki mekanisme penyidikan, sanksi pidana, dan pemulihan kerugian pendapatan negara tersendiri.
Yang perlu diperhatikan wajib pajak
- Dikeluarkannya pidana pajak dari UU Perampasan Aset tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, maupun penagihan aktif.
- Transaksi yang berkaitan dengan penipuan berbasis teknologi informasi atau korupsi tetap berisiko terseret perampasan aset, sehingga uji tuntas atas mitra usaha dan asal-usul dana makin penting.
- Menjelang tutup tahun, pastikan kewajiban perpajakan dan dokumentasi transaksi tertib untuk meminimalkan risiko sengketa.
Ingin memastikan kepatuhan pajak dan tata kelola transaksi perusahaan Anda? Konsultasikan dengan tim Hanna Consulting.
Sumber: DDTCNews · PajakOnline · JPNN

