Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa digital dari luar negeri, SPP TDLN, telah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum dapat mengumumkan nilai pajak yang terkumpul karena data transaksi masih direkonsiliasi. Pernyataan itu disampaikan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dan diberitakan pada Rabu (18/11).
Poin penting
- "Sejak go live, SPP TDLN sudah memproses jutaan transaksi," kata Bimo.
- Rekonsiliasi data transaksi ditargetkan rampung pada akhir November 2026; setelah itu DJP baru akan memperoleh estimasi penerimaan.
- Pelaksanaan SPP TDLN melibatkan lima bank nasional, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, serta satu perusahaan teknologi finansial.
- Melalui skema ini, konsumen di Indonesia yang membeli jasa digital dari luar negeri membayar PPN melalui bank atau fintech yang ditunjuk.
Dampak bagi wajib pajak dan pelaku usaha
Bagi konsumen individu, mekanisme ini berjalan otomatis pada saat pembayaran, sehingga tidak ada kewajiban pelaporan tambahan bagi pembeli. Bagi perusahaan yang rutin berlangganan layanan digital asing, seperti perangkat lunak, layanan cloud, atau iklan daring, PPN yang dipungut berpotensi menambah biaya langganan sehingga perlu diperhitungkan dalam anggaran operasional.
Yang perlu diperhatikan
- Simpan bukti pembayaran transaksi digital luar negeri secara tertib untuk keperluan pembukuan dan pemeriksaan.
- Pastikan perlakuan PPN atas transaksi tersebut tidak tercatat ganda dengan mekanisme lain, misalnya PPN yang dipungut langsung oleh penyedia jasa luar negeri yang telah ditunjuk sebagai pemungut.
- Pantau pengumuman resmi DJP setelah rekonsiliasi selesai, termasuk kemungkinan petunjuk teknis lanjutan.
Perusahaan Anda banyak menggunakan layanan digital luar negeri? Konsultasikan perlakuan PPN dan pencatatannya dengan Hanna Consulting.
Sumber: JPNN · JournalArta

