Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkap sekitar 3,72 juta bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) terindikasi dihapus oleh wajib pajak orang pribadi dari SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan temuan itu dalam media gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11/2026), dengan nilai potensi PPh sekitar Rp2,01 triliun. DJP lalu mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak (WP) agar meninjau dan membetulkan SPT secara mandiri, dan kembali menyampaikan imbauan tersebut melalui akun Instagram resminya pada Minggu (15/11).
Poin penting
- Penghapusan bukti potong dapat mengubah SPT yang seharusnya berstatus kurang bayar menjadi nihil, atau membuat pajak terutang lebih kecil dari yang semestinya.
- Sasaran imbauan ditetapkan dengan empat kriteria: bukti potong valid dan telah dilaporkan pemotong dalam SPT Masa PPh Pasal 21, penghasilannya bukan objek PPh final, total PPh dari bukti potong yang dihapus minimal Rp100.000, serta NPWP pada bukti potong sama dengan NPWP di SPT Tahunan 2025.
- Sebanyak 312.546 WP berada pada rentang nilai Rp100.000 hingga Rp1 juta, sedangkan 71 WP memiliki nilai di atas Rp1 miliar.
- Kelompok dengan nilai terbesar berada pada rentang Rp10 juta–Rp100 juta, yakni sekitar Rp720 miliar dari 26.760 WP.
Dampak bagi wajib pajak
Karena bukti potong telah terisi otomatis (prepopulated) di Coretax, data yang tidak dilaporkan tetap terlihat oleh otoritas pajak. Bimo mencontohkan WP yang memiliki sepuluh proyek tetapi hanya melaporkan delapan bukti potong tetap akan terdeteksi. DJP menyatakan mengedepankan pendekatan behavioral insight yang menekankan manfaat pajak bagi publik, dan akan terus mendorong kepatuhan sukarela hingga akhir 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Yang perlu diperhatikan
- Periksa kembali apakah seluruh bukti potong PPh dari pemberi kerja atau pemberi penghasilan sudah tercantum dalam SPT Tahunan 2025.
- Bila ada yang terlewat, segera lakukan pembetulan SPT dan lunasi kekurangan pajak yang timbul.
- Simpan dokumentasi bila terdapat bukti potong yang dinilai tidak sesuai, untuk dikonfirmasi kepada pemotong.
Bila Anda menerima email imbauan DJP atau ragu atas kelengkapan SPT Tahunan, tim Hanna Consulting siap membantu meninjau dan menyiapkan pembetulan SPT.
Sumber: Kontan · CNBC Indonesia · Liputan6

