Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN), yang mulai berjalan pada 9 November 2026, hanya menyasar platform digital asing dan tidak mencakup marketplace dalam negeri seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026), di tengah keresahan sebagian pelaku UMKM terhadap isu pungutan pajak digital.
Poin penting
- SPPTDLN memanfaatkan data transaksi pembayaran untuk mengadministrasikan pajak atas produk digital yang dibeli konsumen Indonesia dari penyedia luar negeri, seperti perangkat lunak, aplikasi, gim daring, dan layanan hiburan digital.
- Sistem ini dikelola PT Jalin Pembayaran Nusantara bekerja sama dengan DJP. Sejauh ini lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial telah terhubung, di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI, dan jumlahnya akan diperluas.
- Sasarannya ribuan penyedia digital asing di luar 261 perusahaan yang sebelumnya telah terdaftar secara sukarela sebagai pemungut pajak transaksi digital.
- "Itu tidak termasuk platform dalam negeri," kata Bimo merujuk pada marketplace lokal.
Bedakan dengan PPh Pasal 22 marketplace
Pelaku usaha perlu membedakan SPPTDLN dengan pemungutan PPh Pasal 22 atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2026. Skema tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2026, dengan Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada ditunjuk sebagai pemungut atas penjualan pedagang di platformnya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pajak PMSE dan ekonomi digital diperlukan untuk memperbaiki kesetaraan perlakuan (level playing field) antara transaksi daring dan konvensional.
Yang perlu diperhatikan
- Pedagang daring dalam negeri tidak menjadi objek SPPTDLN, tetapi tetap perlu mencermati potongan PPh Pasal 22 oleh marketplace dan menyimpan bukti pungutannya untuk dikreditkan.
- Perusahaan yang berlangganan layanan digital asing sebaiknya memeriksa tagihan dan bukti pungutan PPN untuk keperluan pencatatan dan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan.
Ingin memastikan perlakuan pajak transaksi digital bisnis Anda sudah tepat? Konsultasikan dengan Hanna Consulting.
Sumber: Liputan6 · Berempat · Investortrust
