Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah akan mulai menjalankan kebijakan pajak digital pada 9 November 2026. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut Hashim, bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan teknologi finansial akan diwajibkan ikut memungut serta menyetorkan pajak yang selama ini tidak terpungut.
Poin penting
- Hashim menyebut Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai contoh platform yang akan dilibatkan. "Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November," ujarnya.
- Ia memperkirakan sekitar Rp10.000 triliun aktivitas ekonomi, atau 30%–40% dari PDB, belum tercatat secara resmi, merujuk data Bank Dunia tentang ekonomi di luar sektor formal.
- Hashim menyebut rasio pendapatan negara terhadap PDB saat ini sekitar 12%, jauh di bawah Kamboja (18%) dan Vietnam (23%). Menurutnya, mencapai level Kamboja dapat menambah penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun.
- Pemerintah disebut akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk menjangkau transaksi yang belum tercatat, termasuk transaksi tunai di sektor jasa.
Belum ada aturan resmi
Hingga berita ini disusun, belum ada peraturan yang diumumkan Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait tanggal 9 November tersebut, termasuk jenis pajak, tarif, dan mekanisme pemungutannya. Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan penerimaan pajak ekonomi digital dapat naik sekitar 50% menjadi kurang lebih Rp16 triliun, tanpa menyebut tanggal penerapan.
Yang perlu diperhatikan
- Pelaku usaha dan penjual daring sebaiknya menunggu terbitnya regulasi resmi sebelum mengubah sistem penagihan atau harga.
- Pastikan pencatatan omzet dan transaksi, termasuk yang melalui marketplace dan dompet digital, sudah rapi agar siap bila ada kewajiban pemotongan atau pemungutan baru.
- Pantau kanal resmi https://www.google.com/url?q=http://pajak.go.id&source=gmail&ust=1793407678859000&sa=E dan https://www.google.com/url?q=http://kemenkeu.go.id&source=gmail&ust=1793407678859000&sa=E untuk kepastian aturan.
Informasi ini bersifat umum, bukan nasihat pajak individual. Untuk menyiapkan kepatuhan pajak usaha digital Anda, konsultasikan dengan tim Hanna Consulting.
Sumber: detikFinance · Disway · Investor.id

